Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Lowongan Kerja Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Lowongan Kerja Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP Tahun Anggaran 2023, kami membutuhkan 1 (satu) Orang Jasa Lainnya Perorangan Analis Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

Jasa Lainnya Perorangan Analis Hukum

Ruang Lingkup Pekerjaan:

• Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
• Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum;
• Membantu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan/anggaran Tim Hukum pada Biro HOSDM;
• Membantu membuat laporan-laporan kegiatan Tim Hukum pada Biro HOSDM;
• Membantu melakukan dokumentasi hukum;
• Membantu menyiapkan bahan penilaian website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum LKPP; dan
• Membantu melaksanakan tugas lainnya sesuai kebutuhan Unit Organisasi

Syarat Pelamar (Persyaratan Kualifikasi):

• Usia minimal 23 tahun dan maksimal 28 Tahun;
• IPK minimal 3,00;
• Pendidikan minimal S1 Hukum;
• Memiliki pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dibidang hukum;
• Diutamakan memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan penyusunan peraturan perundangundangan dan pelaksanaan persidangan;
• Dapat mengoperasikan Ms. Word, Ms. Excel, dan Power Point; dan
• Dapat bekerja secara mandiri dan tim

Informasi Lainnya:

• Pengadaan ini merupakan paket pengadaan jasa lainnya (non ASN) Tahun Anggaran2023 untuk jangka waktu pelaksanaan 8 (delapan) bulan dengan total pagu anggaran untuk masing-masing paket pengadaan jasa lainnya sebesar Rp40.000.000,-/8 bulan atau sebesar Rp5.000.000,-/bulan.
• Keputusan hasil Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Analis Hukum merupakan kewenangan Pejabat Pengadaan dan tidak dapat diganggu gugat

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download Pengumuman [95.54 KB]

Tata Cara Pendaftaran:

Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan secara online:

DAFTAR

Paling lambat tanggal 18 April 2023 pukul 17.00 WIB.
Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi oleh Pejabat Pengadaan pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui email atau telepon untuk mengikuti tahapan selanjutnya