Beranda INSTANSI Rekrutmen PJLP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) TA 2026

Rekrutmen PJLP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) TA 2026

2026-05-18, 18:14

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga negara mandiri yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan serta pemenuhan hak kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan ahli dalam proses peradilan pidana. Rekrutmen Pengadaan PJLP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK TA 2026

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan pelaksanaannya.

Rekrutmen PJLP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) TA 2026

LPSK membuka Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan yang tertera pada lampiran informasi ini.

Rekrutmen PJLP LPSK TA 2026

1. Tenaga Desain Grafis

Jumlah: 1 Orang
Penempatan: LPSK Pusat

2. Tenaga Fotografer

Jumlah: 1 Orang
Penempatan: LPSK Pusat

3. Tenaga Penyuluh Perlindungan Saksi dan Korban

Jumlah: 2 Orang
Perwakilan LPSK Jawa Tengah

4. Tenaga Penyuluh Perlindungan Saksi dan Korban

Jumlah: 1 Orang
Penempatan: Perwakilan LPSK Jawa Timur

PERSYARATAN UMUM :

Warga Negara Indonesia.
Berusia maksimal 35 Tahun pada saat melakukan pendaftaran.
Sehat jasmani dan rohani.
Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman sesuai jenis PJLP yang dilamar.
Bersedia menandatangani Surat Pernyataan sebagai PJLP dan mematuhi ketentuan di LPSK.
Tidak merangkap pekerjaan atau jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya;
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau Pegawai Swasta;
Berintegritas dan bersedia menjaga rahasia jabatan serta rahasia LPSK;

PERSYARATAN KHUSUS: