Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Rekrutmen Jasa Lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun Anggaran 2023.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Rekrutmen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Dalam rangka untuk membantu dalam melaksanakan tugas terkait dengan output Sistem Perencanaan PBJP yang Terintegrasi dengan Renja dan RKA K/L serta Sistem Penganggaran Daerah pada kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi, dengan ini kami membutuhkan 1 (satu) orang Tenaga Jasa Lainnya Helpdesk Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan TA 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Pekerjaan :

• Memberikan informasi terkait kebijakan atau regulasi perencanaan pengadaan kepada seluruh stakeholder (K/L/PD) atau masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung (Email, Telp, Whatsapp, dll)
• Memberikan informasi serta pelatihan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) kepada seluruh stakeholder (K/L/PD) baik secara langsung atau tidak langsung (email, Telp, Whatsapp, dll)
• Mampu mengelola forum online yang dibangun untuk kebutuhan konsultasi dan diskusi
• Membantu koordinasi surat masuk via email dan langsung terkait permohonan narasumber ataupun permasalahan terkait SIRUP
• Membantu pelaksanaan kegiatan rapat, sosialisasi dan bimbingan teknis
• Memberikan pelayanan dan membantu menangani permasalahan terkait Aplikasi SIRUP
• Membuat notulensi rapat dan kegiatan diseminasi; dan 
• Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Persyaratan Pelamar :

• Berpendidikan minimal D3, segala jurusan
• Diutamakan memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai helpdesk
• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
• Menjunjung tinggi integritas dan kejujuran serta kedisiplinan
• Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pendukung lainnya dalam menyelesaikan pekerjaan
• Mampu bekerjasama dalam tim

Tata Cara Melamar:

• Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan pada https://bit.ly/pengadaanhelpdeskmonev paling lambat tanggal 03 Februari 2023 pukul 24.00 WIB
• Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi oleh Pejabat Pengadaan Direktorat Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Pengadaan Tahun Anggaran 2023 melalui email atau telepon untuk mengikuti tahapan selanjutnya

Hati-hati terhadap segala bentuk jenis penipuan lowongan kerja, karena pendaftaran lowongan pekerjaan itu gratis tidak ada biaya dalam bentuk apapun.