Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham RI Tahun 2023

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham Tahun RI 2023.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham RI Tahun 2023

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Formasi CPNS (1.015)

UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN:

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
  • Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat (Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara).

Jenis Kebutuhan Umum:

• Jabatan Dosen – Asisten Ahli
• Jabatan Penjaga Tahanan

Selengkapnay lihat dibawah ini:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download Pengumuman [318.69 KB]

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023

2. Formasi PPPK (1.5630)

UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN

1. Sekretariat Jenderal;

2. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;

3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

4. Direktorat Jenderal Imigrasi;

5. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

7. Badan Pembinaan Hukum Nasional;

8. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Rumah Sakit Pengayoman)

Selengkapnya cek pengumuman dibawah ini:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download Pengumuman [329.21 KB]

Unduh Dokumen:

• Surat Lamaran untuk CPNS SLTA
  
• Surat Lamaran untuk CPNS Non SLTA
  
• Surat Lamaran untuk PPPK
  
• Surat Pernyataan 12 Poin CPNS
  
• Surat Pernyataan PPPK
  
• Surat Keterangan Kerja PPPK
  

Sumber: casn.kemenkumham.go.id

TATA CARA PENDAFTARAN:

• Pelamar melakukan pendaftaran secara daring pada laman https://daftarsscasn.bkn.go.id akun dengan terlebih dahulu membuat akun disertai dengan mengisi formulir yang disediakan menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Perekaman e-KTP asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Instansi yang berwenang;