Beranda INSTANSI Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas

Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas

2025-05-11, 14:02

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup bersama Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Republik Korea merancang Knowledge Sharing Program (KSP) yang berfokus pada kendaraan listrik, terutama baterainya. Didanai oleh Korea Eximbank (KEXIM), KSP berjudul Policy Framework for Strengthening EV Battery Recycling Capacity in Indonesia ini akan dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri dari Korea Testing Laboratory, Hyundai Research Institute Co., Ltd. dan Jeju TechnoPark (“Korea Testing Laboratory Consortium”).

Proyek yang akan berlangsung hingga bulan Agustus 2025 ini diawali dengan launch seminar yang dilaksanakan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu (12/3) lalu. Proyek ini akan menjalankan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam melaksanakan kebijakan ekonomi sirkular yang bertujuan untuk menciptakan rantai nilai daur ulang baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang berkelanjutan, selaras dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025-2045. Lowongan Kerja Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas.

Agenda seminar dibuka dengan sambutan kunci oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Ibu Teni Widuriyanti, yang menekankan manfaat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. “Penggunaan kendaraan listrik secara luas membawa tiga manfaat utama bagi Indonesia, yakni menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan hijau, dan mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Inilah yang kami sebut sebagai triple win,” ujar Sesmen/Sestama Teni.

Indonesia telah mencatatkan peningkatan pesat dalam penggunaan kendaraan listrik. Hanya pada tahun 2023, jumlah kendaraan listrik di Indonesia meningkat 179% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Pemerintah juga menargetkan penggunaan satu juta unit kendaraan listrik pada tahun 2035 yang diproyeksikan dapat menghemat sekitar 12,5 juta barel minyak dan mengurangi emisi CO2 hingga 4,6 juta ton.

Lowongan Kerja Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas

Saat ini Kementerian PPN/Bappenas saat ini sedang membuka rekrutmen lowongan kerja untuk dapat bergabung bersama dengan posisi sebagai berikut:

Jasa Konsultan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

A. Uraian Pekerjaan Tenaga Ahli/Konsultant

Deskripsi kerja dari Konsultan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang Lingkungan Hidup Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

Bertanggung jawab kepada koordinator Kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja 2024-2025 dan Koordinator Pelaksanaan TPB Goal 12 dan 13
Melaksanakan dukungan koordinasi dalam proses pengendalian Rencana Kerja dan TPB bidang lingkungan hidup
Melakukan dukungan koordinasi pengendalian kegiatan Rencana Kerja bidang lingkungan hidup dengan Kementerian/Lembaga dan TPB Goals 12 dan 13 dengan mitra pembangunan (NGO dan akademisi/universitas), dan mitra pembangunan lainnya
Mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup melalui kunjungan lapangan sebagai bentuk dukungan pelaksanaan Rencana Kerja dan TPB bidang lingkungan hidup
Mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja dan TPB bidang lingkungan hidup, baik bersifat administratif maupun substantif; dan
Mendukung proses penyusunan laporan kegiatan baik berupa laporan bulanan (triwulan) maupun laporan akhir sebagai bentuk evaluasi dan acuan/referensi perencanaan kegiatan hibah di bidang lingkungan hidup pada tahun selanjutnya.

B. Kualifikasi Jasa Konsultan

Kualitifikasi Tenaga Ahli Konsultan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kerja bidang Lingkungan Hidup Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pendidikan minimal sarjana (S-1) di bidang Teknik Perencanaan wilayah dan kota; Manajemen/Ekonomi atau Teknik Lingkungan/Manajemen Sumber Daya Alam atau yang serumpun
Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus
Memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun yang mendukung pembangunan berkelanjutan
Memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun yang mendukung pelaksanaan pada bidang perencanaan/ rencana kerja/ rencana penganggaran dengan melampirkan referensi pengalaman kerja atau penelitian di bidang tersebut
Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan)
Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran
Memiliki keterampilan dalam analisis data, baik tabular maupun spasial, serta cakap dalam presentasi dan penulisan laporan dibuktikan melalui pengalaman kerja yang tercantum dalam CV/Refrensi
Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengumpulkan dan mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dibuktikan melalui pengalaman kerja yang tercantum dalam CV/Refrensi
Memiliki inisiatif, dapat bekerja mandiri dan bisa bekerjasama dalam tim
Memiliki pemahaman serta pengalaman terhadap sistem dan proses perencanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang lingkungan hidup dibuktikan melalui pengalaman kerja yang tercantum dalam CV/Refrensi
Menguasai dan terampil dalam mengoperasikan komputer, terutama Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Mengusai pengoperasian perangkat lunak sistem informasi geografis (ArcGIS) merupakan nilai tambah
Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan PPh)
Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan (jika sedang berjalan)
Tidak sedang dimasukkan dalam daftar hitam konsultan di lingkungan Bappenas
Dapat menerima sistem pembayaran gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.