BPJS Kesehatan

- 2023-05-10, 11:20

BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini adalah Lowongan Kerja BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi pada 1 Januari 2014. Dasar pendirian beroperasinya BPJS Kesehatan adalah pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan.

Visi: Menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.

Lowongan Kerja BPJS Kesehatan

Saat ini BPJS Kesehatan membuka rekrutmen lowongan kerja untuk dapat bergabung bersama dengan posisi sebagai berikut:

Rekrutmen Anggota Komite Non Dewan Pengawas (AKND) BPJS Kesehatan

Kualifikasi Umum :

Bersedia bekerja secara penuh waktu (Full time)
Memiliki minat terhadap Pembiayaan Kesehatan/Jaminan Kesehatan/Asuransi Sosial
Memiliki kemampuan analisis, menulis laporan formal/jurnalistik dan menyusun kajian strategis
Sehat jasmani dan rohani, serta bersedia melakukan perjalanan dinas secara intensif
Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tulisan
Mampu mengoperasikan komputer

1. Komite Audit (KAD)

Komite Audit – Anggota Komite Non Dewan Pengawas (AKND) BPJS Kesehatan bertugas untuk membantu Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan, antara lain :

Menyusun telaah, kajian dan rekomendasi atas pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas terhadap kebijakan pengelolaan operasional, implementasi kebijakan dan pelaksanaan Rencana Strategis BPJS Kesehatan sesuai fungsinya
Menyusun rekomendasi saran, nasihat dan pertimbangan terhadap hasil pengawasan
Pengawasan atas penerimaan iuran, pengelolaan dana jaminan sosial (DJS), pencegahan kecurangan, manajemen investasi
Pengawasan atas hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, pengadaan jasa auditor KAP dan pengadaan jasa aktuaris independen
Melakukan reviu dan pengawasan atas rancangan RKAT
Penugasan lain dari Dewan Pengawas dalam rangka mendukung tugas pengawasan

Kualifikasi Khusus :

Usia maksimal 60 tahun
Pendidikan minimal S1 (profesi Akuntan) dan/atau S2 Hukum/Kebijakan Publik/Akuntansi/Manajemen Keuangan dengan IPK minimal 3.0
Pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidang Hukum/Kebijakan Publik/Akuntansi/Auditor
Memiliki pengetahuan terkait PSAK dan Peraturan mengenai Audit
Lebih diutamakan memiliki sertifikasi di bidang Akuntansi/Audit dan mampu berbahasa inggris aktif

2. Komite Tata Kelola (KTK)

Komite Tata Kelola – Anggota Komite Non Dewan Pengawas (AKND) BPJS Kesehatan bertugas untuk membantu Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan, antara lain :

Menyusun telaah, kajian dan rekomendasi atas pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas terhadap kebijakan dan implementasi pengelolaan JKN
Menyusun rekomendasi saran, nasihat dan pertimbangan terhadap hasil pengawasan; Pengawasan atas pencapaian kinerja Direksi BPJS Kesehatan
Pengawasan atas hasil pemeriksaan dan tindaklanjut hasil penilaian Tata Kelola yang Baik
Melakukan reviu dan pengawasan atas kepatuhan Direksi dan jajaran dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku
Menyusun rekomendasi dan pertimbangan atas proses penunjukan asesor penilaian Tata Kelola yang Baik
Penugasan lain dari Dewan Pengawas dalam rangka mendukung tugas pengawasan

Kualifikasi Khusus :

Usia maksimal 55 tahun
Pendidikan minimal S1 Manajemen SDM/Kesehatan Masyarakat/Teknologi Informasi
Pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidangnya (S1) dan 5 tahun di bidangnya (S2/S3)
Memiliki sertifikasi di bidang SDM atau TI (CGEIT/CISA/CGOP)
Lebih diutamakan memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau BUMN dan/atau pernah bekerja di bidang pengawasan dan konsultan/auditor
Memiliki keahlian mengolah dan menganalisa data
Memahami konsep yang berkaitan dengan lembaga publik/badan hukum/asuransi kesehatan sosial secara umum

3. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Komite Manajemen Risiko – Anggota Komite Non Dewan Pengawas (AKND) BPJS Kesehatan bertugas untuk membantu Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan, antara lain :

Menyusun telaah, kajian dan rekomendasi atas pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas terhadap kebijakan pengelolaan operasional, implementasi kebijakan dan pelaksanaan Rencana Strategis BPJS Kesehatan sesuai fungsinya
Menyusun rekomendasi saran, nasihat dan pertimbangan terhadap hasil pengawasan
Pengawasan atas kebijakan manajemen risiko BPJS Kesehatan, pengelolaan risiko teknologi informasi dan komunikasi, kendali mutu dan kendali biaya penyelenggaraan program JKN, serta penerapan Bussiness Continuity Management di BPJS Kesehatan
Pengawasan atas hasil reviu aktuaris independen terhadap laporan aktuaris internal
Melakukan reviu dan pengawasan atas rancangan RKAT;
Penugasan lain dari Dewan Pengawas dalam rangka mendukung tugas pengawasan

Kualifikasi Khusus :

Usia maksimal 55 tahun
Pendidikan minimal S1 Hukum/Komunikasi/Kebijakan Publik/Manajemen/Jurnalistik dengan IPK minimal 3.0
Pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidangnya
Memiliki sertifikasi di bidang Manajemen Risiko
Lebih diutamakan mampu berbahasa inggris aktif

Dokumen kelengkapan pendaftaran :