Beranda INSTANSI Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

- 2024-02-09, 06:13

Pengadaan Jasa Lainnya Pengembangan Organisasi RB I dan RB II (LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Lowongan Kerja LKPP (Pengadaan Jasa Lainnya Tahun 2024).

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

1. Pengadaan Jasa Lainnya Pengembangan Organisasi RB 1 Tahun Anggaran 2024

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BHOSDM terutama untuk koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu ditunjang oleh kuantitas dan kualitas sumber daya yang kompeten. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Road Map Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbagi menjadi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi diperlukan sumber daya manusia jasa lainnya untuk menunjang pelaksanaan fungsi ketatalaksanaan dan koordinasi pelaksanaan reformasi pada tahun 2024 yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Persyaratan Pelamar

1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas :

Warga Negara Indonesia (WNI);
Memiliki NPWP dan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Persyaratan Kualifikasi Teknis:

Memiliki latar belakang pendidikan minimal DIV/S1 Jurusan Ilmu – Ilmu Sosial (diutamakan Jurusan Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Politik);
Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal A yang dikeluarkan oleh Badan Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT);
Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dari skala 4,00;
Minimal usia 21 tahun dan maksimal 40 tahun selama perikatan kontrak;
Mampu mengoperasikan komputer, minimal MS Office: Word, Excel, Power Point
Diutamakan memiliki pengalaman kerja di Instansi Pemerintah;
Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara (Dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi pelamar yang dinyatakan lulus);
Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba (Dibuktikan dengan surat keterangan tidak konsumsi narkoba bagi pelamar yang dinyatakan lulus).

B. Spesifikasi Tingkat Layanan

Dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi;
Jujur dalam melaksanakan tugas, tidak menyalahgunakan wewenang;
Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab serta berinisiatif memberikan kontribusi lebih di luar tugas dan tanggung jawabnya;
Menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mampu menyimpan dan/ atau memelihara barang – barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik, serta menaati ketentuan jam kerja; dan
Mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar unit organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain

C. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan antara lain :
Membantu penyusunan, pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP (Standar Operasional Prosedur);
Membantu penyusunan Standar Pelayanan;
Membantu pengumpulan data dan penyusunan dokumentasi data pada pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP;
Membantu teknis pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di LKPP mulai dari persiapan hingga evaluasi;
Membantu penyusunan naskah dinas seperti, laporan, Surat Keputusan, dan Surat Tugas;
Menyusun notulensi rapat;
Mengelola dokumen tata laksana dan reformasi birokrasi;
Membantu menyusun Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Belanja, Rencana Penarikan Anggaran di lingkup bidang Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; dan
Melaksanakan disposisi/tugas lain yang diberikan atasan dan/atau pimpinan unit kerja.

E. Informasi Lainnya

Pengadaan ini merupakan paket pengadaan jasa lainnya (non ASN) Tahun Anggaran 2024 untuk jangka waktu pelaksanaan 10 (sepuluh) bulan dengan kode 6598.EBD.961.051.522191 dengan pagu maksimal Rp 6.300.000,00/org/bulan.
Keputusan hasil Pengadaan Jasa Lainnya Pengembangan Organisasi RB I Tahun Anggaran 2024 merupakan kewenangan Pejabat Pengadaan dan tidak dapat diganggu gugat.